Masuk 2026, urusan pajak makin “nyambung” antar data dan proses. Bukan cuma soal lapor SPT tepat waktu, tapi juga soal kesiapan data: bukti potong, rekap omzet/biaya, sampai dokumen pendukung—semuanya perlu rapi sejak awal.
Kenapa? Karena pola pengawasan dan pemeriksaan makin berbasis data, seiring sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi.
Kenapa pengawasan pajak 2026 makin menguat?
Ada dua hal besar yang bikin 2026 terasa berbeda:
1) Aturan pengawasan kepatuhan makin jelas (PMK 111/2025)
PMK 111/2025 mendefinisikan Pengawasan sebagai serangkaian kegiatan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan (yang akan dilakukan, belum dilakukan, maupun sudah dilakukan) untuk mendorong kepatuhan.
Pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data/informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
Implikasinya: ketika ada data yang “nggak match”, komunikasi bisa dimulai lewat surat permintaan penjelasan (sering dikenal sebagai SP2DK di praktik). Di contoh format suratnya, respons diminta dalam 14 hari.
Ada juga ruang perpanjangan 7 hari dalam kondisi tertentu.
Jadi totalnya bisa sampai 21 hari (14 + 7) untuk merespons dengan rapi.
2) Pemeriksaan bisa lebih “ringkas” secara timeline (PMK 15/2025)
PMK 15/2025 mengatur jangka waktu pemeriksaan. Untuk “jangka waktu pengujian”, batas maksimalnya:
- 5 bulan (Pemeriksaan Lengkap)
- 3 bulan (Pemeriksaan Terfokus)
- 1 bulan (Pemeriksaan Spesifik)
Artinya, jika Wajib Pajak masuk proses pemeriksaan, timeline pemeriksaan bisa lebih terukur dan ini menuntut data yang siap sejak awal, bukan baru dibereskan ketika sudah diminta.
Coretax + ILAP: Kenapa selisih laporan jadi lebih mudah terbaca
Apa itu Coretax?
Coretax adalah sistem administrasi layanan pajak yang dibangun untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Intinya: Coretax mengintegrasikan proses inti, mulai dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, pembayaran, sampai pemeriksaan dan penagihan.
Sistem ini sudah resmi diluncurkan dan melayani administrasi perpajakan sejak masa pajak Januari 2025 dan seterusnya.
Apa itu ILAP?
ILAP adalah pihak ketiga (instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain) yang menghimpun data dan informasi terkait perpajakan melalui kerja sama dengan DJP.
DJP juga menyebut ILAP sebagai mitra penyedia data perpajakan.
Kesimpulan praktisnya: ketika proses makin terintegrasi dan data makin banyak “ketemu”, selisih antara laporan keuangan dan pelaporan pajak jadi lebih mudah terdeteksi (ini bukan berarti semua WP akan diperiksa, tapi “alarm data” jadi lebih sensitif).
Dampaknya ke Wajib Pajak: 3 hal yang paling terasa
1) “Tax follows accounting” makin relevan
Kalau dulu masih ada ruang “beda cara catat”, sekarang makin penting memastikan angka laporan keuangan konsisten dengan pelaporan pajak: SPT Masa (PPN/PPh) sampai SPT Tahunan. Karena saat data ditarik dan dibandingkan, yang paling sering memicu pertanyaan adalah ketidaksinkronan angka.
2) Respons ke permintaan penjelasan harus cepat dan rapi
Dengan batas waktu respons yang jelas (14 hari + kemungkinan perpanjangan 7 hari), penjelasan yang asal-asalan justru bikin masalah melebar.
3) Data historis tetap penting (bukan cuma tahun ini)
Dalam ketentuan penerbitan SKP, ada rujukan bahwa DJP dapat menerbitkan SKPKB/SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya masa/tahun pajak.
Praktisnya: dokumen pendukung dan rekonsiliasi jangan cuma rapi “buat tahun berjalan”, tapi juga siap kalau diminta penjelasan untuk periode sebelumnya.
Checklist sebelum submit SPT (biar aman dan nggak mepet)
Pakai checklist ini biar proses lapor SPT lebih “tenang”:
- Bukti potong lengkap & tahun pajak benar
- Pastikan identitas (nama + NIK/NPWP) sesuai, tahun pajak tidak salah, dan total PPh dipotong masuk di kredit pajak.
- Rekap penghasilan/omzet & biaya rapi (ada dasar dokumen)
- Omzet: pastikan sumbernya jelas (invoice, rekap penjualan, mutasi bank).
- Biaya: pastikan ada bukti (invoice, kwitansi, kontrak, bukti bayar).
- Akumulasi SPT Masa nyambung dengan SPT Tahunan
- Ini sumber “selisih paling sering”: PPN/PPh masa jalan sendiri, SPT Tahunan beda angka.
- Dokumen pendukung siap
- Invoice/kontrak/bukti bayar disusun per folder/bulan (bukan nyebar di chat & galeri).
Bonus tips cepat: kalau kamu punya tim/admin, bikin SOP sederhana: setiap transaksi besar wajib ada “3 bukti”: invoice + bukti bayar + keterangan singkat.
Reminder deadline SPT Tahunan
Secara umum batas waktu penyampaian:
- SPT Tahunan Orang Pribadi: 31 Maret
- SPT Tahunan Badan: 30 April
Tahun 2026 bukan soal “takut diperiksa”, tapi soal lebih siap karena sistem makin terintegrasi dan berbasis data. Kalau data kamu rapi, konsisten, dan dokumennya siap—lavor SPT jadi lebih cepat, minim revisi, dan lebih aman.
Writer : I Nyoman Wisnumurti